Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.
Selasa, 05 April 2011
SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik.
Jumat, 11 Maret 2011
BAB III KETAHANAN NASIONAL
Latar Belakang
Dalam perjuangan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, maka suatu bangsa senantiasa akan menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan ganmgguan dari manapun datangnya baik dari luar maupun dari dalam, sehingga diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang disebut ketahanan nasional yang didasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Manusia Berbudaya. Sebagai salah satu makhluk Tuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Manusia berbudaya akan selalu mengadakan hubungan-hubungan :
a. Dengan Tuhan, dinamakan “Agama”
b. Dengan cita-cita, dinamakan “ideologi”
c. Dengan kekuatan / kekuasaan, dinamakan “politik”
d. Dengan pemenuhan kebutuhan, dinamakan “ekonomi”
e. Dengan manusia, dinamakan “sosial”
f. Dengan rasa keindahan, dinamakan “seni/budaya”
g. Dengan pemanfaatan alam, dinamakan “ilmu pengetahuan dan tekhnologi”
h. Dengan rasa aman, dinamakan “prtahanan dan keamanan”
2. Tujuan Nasional, falsafah bangsa dan ideologi negara. Tujuan nasional, menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional, karena sesuatu organisasi apapun bentuknya dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkannya akan selalu berhadapkan dengan masalah-masalah yang internal dan eksternal.
Makna falsafah sebagai ideologi negara dalam pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut :
a. “Alinea Pertama. Menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Maknanya: “Merdeka adalah hak semua bangsa”,penjajahan bertentyangan dengan hak azasi manusia”
b. “Alinea Kedua. Menyebutkan dan perjuangan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur”, maknanya : Adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita).
c. “Alinea Ketiga. Menyebutkan, atas berkat rahmat allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Maknanya : Bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehiduypan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual.
d. “Alinea keempat. Menyebutkan, kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesiayang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam susunan negara republikindonesia yeng berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada “ ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Alinea ini maknanya mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa indonesia melalui wadah negara kesatuan republik indonesia.
Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia
Rumusan Ketahanan Nasional harus mempunyai pengertian baku agar semua warga negara mengerti serta memahaminya. Adapun pengertian baku yang diperlukan adalah :
Ketahanan Nasional Indonesia (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus menerus dan sinergik, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.
Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia
Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
Dalam perjuangan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, maka suatu bangsa senantiasa akan menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan ganmgguan dari manapun datangnya baik dari luar maupun dari dalam, sehingga diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang disebut ketahanan nasional yang didasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Manusia Berbudaya. Sebagai salah satu makhluk Tuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Manusia berbudaya akan selalu mengadakan hubungan-hubungan :
a. Dengan Tuhan, dinamakan “Agama”
b. Dengan cita-cita, dinamakan “ideologi”
c. Dengan kekuatan / kekuasaan, dinamakan “politik”
d. Dengan pemenuhan kebutuhan, dinamakan “ekonomi”
e. Dengan manusia, dinamakan “sosial”
f. Dengan rasa keindahan, dinamakan “seni/budaya”
g. Dengan pemanfaatan alam, dinamakan “ilmu pengetahuan dan tekhnologi”
h. Dengan rasa aman, dinamakan “prtahanan dan keamanan”
2. Tujuan Nasional, falsafah bangsa dan ideologi negara. Tujuan nasional, menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional, karena sesuatu organisasi apapun bentuknya dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkannya akan selalu berhadapkan dengan masalah-masalah yang internal dan eksternal.
Makna falsafah sebagai ideologi negara dalam pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut :
a. “Alinea Pertama. Menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Maknanya: “Merdeka adalah hak semua bangsa”,penjajahan bertentyangan dengan hak azasi manusia”
b. “Alinea Kedua. Menyebutkan dan perjuangan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur”, maknanya : Adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita).
c. “Alinea Ketiga. Menyebutkan, atas berkat rahmat allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Maknanya : Bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehiduypan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual.
d. “Alinea keempat. Menyebutkan, kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesiayang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam susunan negara republikindonesia yeng berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada “ ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Alinea ini maknanya mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa indonesia melalui wadah negara kesatuan republik indonesia.
Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia
Rumusan Ketahanan Nasional harus mempunyai pengertian baku agar semua warga negara mengerti serta memahaminya. Adapun pengertian baku yang diperlukan adalah :
Ketahanan Nasional Indonesia (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus menerus dan sinergik, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.
Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia
Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
Rabu, 09 Maret 2011
BAB III Ketahanan Nasional
Pengaruh Aspek Ekonomi
Perekonomian secara umum
Petekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu, maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.
Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberi corak atau warna terhadap kehidupan perekonomian dari negara tersebut. Sistem liberal yang terdapat di dunia kapasitas sudah menyerap beberapa unsur dr sosialisme.
Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian yang di anut oleh bangsa indonesia mengacu kepada pasal 33 UUD 1945, menyebutkan bahwa : sietem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Didalam perekonomia indonesia tidak di kenal adanya usaha monopoli maupun monopsoni, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh swasta. Dalam era globalisasi suatu negara tdk mungkin menutup diri dari sistem perekonomian dunia, demikian juga indonesia terbuka terhadap perkembangan sistem ekonomi dunia. Keberania indonesia untuk ikut menyetujui GATT, AFTA, dan APEC menunjukan kemauan untuk menjadi bagian itegral dari sistem pasar internasional.
Ketahanan pada Aspek Ekonomi
Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Untuk dapat mencapai tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang dapat menunjangnya, antara lain yaitu :
1. Sistem ekonomi diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara.
2. Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan :
a. Sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang.
b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak.
c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
3. Struktur ekonomi di mantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor pertanian dengan perindustrian dan jasa.
4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.
5. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilakasanakan melalui keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
6. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional.
Pengaruh Aspek Sosial Budaya
Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu segi sosial dimana manusia demi kelangsungan dan harus mengadakan kerjasama dengan sesama manusia dan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manisfestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.
Masyarakat budaya membentuk pola budaya sekitar satu atau beberapa fokus budaya, misalnya nilai terutama yang mengintegrasikan semua unsur kebudayaan menjadi satu konfigurasi kultural. Fokus budaya dapat berupa nilai dan norma religius, ekonomis atau nilai sosial kultural lain, sepeti misalnya ideologi modern, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perekonomian secara umum
Petekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu, maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.
Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberi corak atau warna terhadap kehidupan perekonomian dari negara tersebut. Sistem liberal yang terdapat di dunia kapasitas sudah menyerap beberapa unsur dr sosialisme.
Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian yang di anut oleh bangsa indonesia mengacu kepada pasal 33 UUD 1945, menyebutkan bahwa : sietem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Didalam perekonomia indonesia tidak di kenal adanya usaha monopoli maupun monopsoni, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh swasta. Dalam era globalisasi suatu negara tdk mungkin menutup diri dari sistem perekonomian dunia, demikian juga indonesia terbuka terhadap perkembangan sistem ekonomi dunia. Keberania indonesia untuk ikut menyetujui GATT, AFTA, dan APEC menunjukan kemauan untuk menjadi bagian itegral dari sistem pasar internasional.
Ketahanan pada Aspek Ekonomi
Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Untuk dapat mencapai tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang dapat menunjangnya, antara lain yaitu :
1. Sistem ekonomi diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara.
2. Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan :
a. Sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang.
b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak.
c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
3. Struktur ekonomi di mantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor pertanian dengan perindustrian dan jasa.
4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.
5. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilakasanakan melalui keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
6. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional.
Pengaruh Aspek Sosial Budaya
Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu segi sosial dimana manusia demi kelangsungan dan harus mengadakan kerjasama dengan sesama manusia dan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manisfestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.
Masyarakat budaya membentuk pola budaya sekitar satu atau beberapa fokus budaya, misalnya nilai terutama yang mengintegrasikan semua unsur kebudayaan menjadi satu konfigurasi kultural. Fokus budaya dapat berupa nilai dan norma religius, ekonomis atau nilai sosial kultural lain, sepeti misalnya ideologi modern, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tradisi Perpolitikan di Indonesia
Sebagai pemenang Pemilu tahun 2009, wajar apabila Partai Demokat (PD) harus berjuang lebih keras dalam mempertahankan keberadaannya dalam pentas politik di tanah air. Selain untuk menjaga kepercayaan konstituennya, PD juga berkepentingan untuk mempertahankan posisinya pada Pemilu tahun 2014.
Karena itu, konsolidasi organisasi yang dilaksanakan lewat Kongres II PD di Bandung yang telah menghasilkan Ketua Umum DPP PD periode 2010-2015, Anas Urbaningrum, menjadi sangat strategis dalam proses perjalanan partai ini ke depan.
Munculnya dua tokoh muda, Andi Alifian Mallarangeng (AM) yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) KIB II dan Anas Urbaningrum (AU), mantan Anggota KPU yang kini menjadi Ketua Fraksi PD di DPR-RI, untuk bertarung memperebutkan posisi Ketua Umum DPP PD, menyiratkan kesan betapa partai yang digagas dan didirikan oleh SBY ini, memang tengah berupaya untuk lebih membumikan keberadaan mereka. Apalagi kedua tokoh muda ini seperti diketahui khalayak, tidak berada berada dalam gerbong para pendiri.
Itu berarti, baik AM maupun AU, sama-sama punya komitmen dan rasa percaya diri yang cukup tinggi untuk mengembangkan sekaligus memajukan PD. Bahwa kemudian di saat-saat akhir menjelang Kongres dibuka, muncul tokoh senior PD, Marzuki Alie (MA) yang kini menjabat Ketua DPR-RI, untuk ikut meramaikan bursa calon Ketua Umum DPP PD, membuktikan bahwa di dalam “gerbong pendiri” ternyata masih ada stok yang juga siap bertarung.
Sayangnya, entah disadari atau tidak, dalam melaksanakan konsolidasi organisasi, internal partai terkesan lebih mengedepankan “perebutan” posisi Ketua Umum daripada usaha untuk memperkokoh pondasi partai. Bahkan, karena keinginan untuk mewujudkan kehidupan politik yang modern dan demokratis, tradisi perpolitikan yang selama ini hidup dan berkembang di Indonesia cenderung diabaikan. Misalnya, kampanye yang gencar dilakukan oleh AM lewat media dinilai banyak kalangan sebagai suatu hal yang berlebihan dan mubazir, mengingat hak suara ada pada para peserta utusan dari wilayah dan cabang PD, bukan dari kalangan masyarakat seperti pada Pemilu.
Selain itu, materi kongres yang seyogyanya lebih terfokus pada pembahasan AD & ART serta program kerja selama periode kepengurusan lima tahun ke depan, harus tergeser oleh hiruk pikuk pemilihan Ketua Umum, yang konon didahulukan sebagai suatu strategi untuk mengamankan dan memuluskan jalan bagi MA. Sebelumnya, terbetik kabar, MA bakal dihadang oleh kriteria, Ketua DPR-RI tidak boleh jadi Ketua Umum DPP PD, yang akan dilegalisir dalam AD & ART organisasi.
Dalam kondisi demikian, sosok AU menuai banyak simpati dari para pemegang hak suara dalam Kongres II PD di samping upaya penggalangan yang dilakukan oleh tim sukses mereka jauh sebelum pelaksanaan kongres. Meski AM gencar berkampanye di berbagai media, bagi AU bukanlah jadi penghambat, karena suka atau tidak suka, apa yang dilakukan oleh tim suksesnya masih berada pada koridor tradisi perpolitikan di Indonesia. AU juga didukung oleh faktor-faktor, pengalaman memimpin organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, elektabilitas dalam pemilihan umum serta posisi yang kini sedang ditempatinya yakni, Ketua Fraksi PD di DPR-RI.
Faktor-faktor tersebut tidak dimiliki oleh MA, walaupun ia kini menjabat Ketua DPR-RI, atau oleh AM yang kini menjabat Menpora. Mengapa demikian? Karena sebagian besar fungsionaris PD di tingkat wilayah dan cabang pernah aktif di organisasi kemasyarakatan, sebagaimana rekam jejak AU yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
Karena itu, konsolidasi organisasi yang dilaksanakan lewat Kongres II PD di Bandung yang telah menghasilkan Ketua Umum DPP PD periode 2010-2015, Anas Urbaningrum, menjadi sangat strategis dalam proses perjalanan partai ini ke depan.
Munculnya dua tokoh muda, Andi Alifian Mallarangeng (AM) yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) KIB II dan Anas Urbaningrum (AU), mantan Anggota KPU yang kini menjadi Ketua Fraksi PD di DPR-RI, untuk bertarung memperebutkan posisi Ketua Umum DPP PD, menyiratkan kesan betapa partai yang digagas dan didirikan oleh SBY ini, memang tengah berupaya untuk lebih membumikan keberadaan mereka. Apalagi kedua tokoh muda ini seperti diketahui khalayak, tidak berada berada dalam gerbong para pendiri.
Itu berarti, baik AM maupun AU, sama-sama punya komitmen dan rasa percaya diri yang cukup tinggi untuk mengembangkan sekaligus memajukan PD. Bahwa kemudian di saat-saat akhir menjelang Kongres dibuka, muncul tokoh senior PD, Marzuki Alie (MA) yang kini menjabat Ketua DPR-RI, untuk ikut meramaikan bursa calon Ketua Umum DPP PD, membuktikan bahwa di dalam “gerbong pendiri” ternyata masih ada stok yang juga siap bertarung.
Sayangnya, entah disadari atau tidak, dalam melaksanakan konsolidasi organisasi, internal partai terkesan lebih mengedepankan “perebutan” posisi Ketua Umum daripada usaha untuk memperkokoh pondasi partai. Bahkan, karena keinginan untuk mewujudkan kehidupan politik yang modern dan demokratis, tradisi perpolitikan yang selama ini hidup dan berkembang di Indonesia cenderung diabaikan. Misalnya, kampanye yang gencar dilakukan oleh AM lewat media dinilai banyak kalangan sebagai suatu hal yang berlebihan dan mubazir, mengingat hak suara ada pada para peserta utusan dari wilayah dan cabang PD, bukan dari kalangan masyarakat seperti pada Pemilu.
Selain itu, materi kongres yang seyogyanya lebih terfokus pada pembahasan AD & ART serta program kerja selama periode kepengurusan lima tahun ke depan, harus tergeser oleh hiruk pikuk pemilihan Ketua Umum, yang konon didahulukan sebagai suatu strategi untuk mengamankan dan memuluskan jalan bagi MA. Sebelumnya, terbetik kabar, MA bakal dihadang oleh kriteria, Ketua DPR-RI tidak boleh jadi Ketua Umum DPP PD, yang akan dilegalisir dalam AD & ART organisasi.
Dalam kondisi demikian, sosok AU menuai banyak simpati dari para pemegang hak suara dalam Kongres II PD di samping upaya penggalangan yang dilakukan oleh tim sukses mereka jauh sebelum pelaksanaan kongres. Meski AM gencar berkampanye di berbagai media, bagi AU bukanlah jadi penghambat, karena suka atau tidak suka, apa yang dilakukan oleh tim suksesnya masih berada pada koridor tradisi perpolitikan di Indonesia. AU juga didukung oleh faktor-faktor, pengalaman memimpin organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, elektabilitas dalam pemilihan umum serta posisi yang kini sedang ditempatinya yakni, Ketua Fraksi PD di DPR-RI.
Faktor-faktor tersebut tidak dimiliki oleh MA, walaupun ia kini menjabat Ketua DPR-RI, atau oleh AM yang kini menjabat Menpora. Mengapa demikian? Karena sebagian besar fungsionaris PD di tingkat wilayah dan cabang pernah aktif di organisasi kemasyarakatan, sebagaimana rekam jejak AU yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
Selasa, 23 November 2010
Pendekatan Sistem Dalam Memecahkan Masalah Dan Membuat Keputusan
A.PENDEKATAN SISTEM
Proses pemecahan masalah secara sistematis bermula dari John Dewey, seorang
profesor filosofi di Columbia University pada awal abad ini. Dalam bukunya tahun 1910,
ia mengidentifikasi tiga seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan masalah suatu
kontroversi secara memadai yaitu:
1. Mengenali kontroversi
2. Menimbang klaim alternatif
3. Membentuk penilaian
Kerangka kerja yang dianjurkan untuk penggunaan komputer dikenal sebagai
pendekatan sistem.
B.Pemahaman dasar memecahkan masalah dan mengambil keputusan
•Masalah adalah suatu kondisi yg memiliki potensi utk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar bisa.
•Jadi pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya.
•Pentingnya pemecahan masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan tetapi pada konsekuensinya.
•Keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan.
•Pengambilan keputusan adl tindakan memilih strategi atau aksi yg manajer yakini akan memberikan solusi terbaik atas masalah tsb.
•Salah satu kunci pemecahan masalah adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan.
•Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi tiap alternative.
C.PEMECAHAN MASALAH
Dengan kenyataan tersebut, kita mendefinisikan masalah sebagai suatu kondisi
yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan
keuntungan luar bisa. Jadi pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap
masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya.
Pentingnya pemecahan masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan
tetapi pada konsekuensinya. Keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan.
Pengambilan keputusan adalah tindakan memilih strategi atau aksi yang manajer
yakini akan memberikan solusi terbaik atas masalah tersebut. Salah satu kunci
pemecahan masalah adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan. Solusi bagi suatu
masalah harus mendayagunakan sistem untuk memenuhi tujuannya, seperti tercermin
pada standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan keadaan yang diharapkan, apa
yang harus dicapai oleh sistem.
D. TAHAP PEMECAHAN MASALAH
Dalam memecahkan masalah kita berpegangan pada tiga jenis usaha yang harus
dilakukan oleh manajer yaitu usaha persiapan, usaha definisi, dan usaha solusi /
pemecahan.
- Usaha persiapan, mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah dengan
menyediakan orientasi sistem.
- Usaha definisi, mencakup mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan dan
kemudian memahaminya.
- Usaha solusi, mencakup mengidentifikasikan berbagai solusi alternatif,
mengevaluasinya, memilih salah satu yang tampaknya terbaik, menerapkan solusi itu dan
membuat tindak lanjutnya untuk menyakinkan bahwa masalah itu terpecahkan.
Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS dapat digunakan sebagai sistem
dukungan (support systems) saat menerapkan pendekatan sistem.
E. FAKTOR MANUSIA YANG MEMPENGARUHI PEMECAHAN MASALAH
Tiap manajer memiliki gaya pemecahan masalah yang unik. Gaya mereka
mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dalam merasakan masalah, mengumpulkan
informasi, dan menggunakan informasi.
♦ Merasakan masalah
Manajer dapat dibagi dalam tiga kategori dasar dalam hal gaya merasakan
masalah (problem solving styles) mereka, yaitu bagaimana mereka menghadapi masalah.
Penghindar masalah (problem avoider), manajer ini mengambil sikap positif dan
menganggap bahwa semua baik-baik saja. Ia berusaha menghalangi kemungkinan
masalah dengan mengabaikan informasi atau menghindarinya sepanjang
perencanaan.
Pemecah masalah (problem solver), manajer ini tidak mencari masalah juga tidak
menghalanginya. Jika timbul suatu masalah, masalah tersebut dipecahkan.
Pencari masalah (problem seeker), manajer ini menikmati pemecahan masalah dan
mencarinya.
♦ Mengumpulkan informasi
Para manajer dapat menunjukkan salah satu dari dua gaya mengumpulkan
informasi (information-gathering styles) atau sikap terhadap total volume informasi yang
tersedia bagi mereka.
Gaya teratur (preceptive style), manajer jenis ini mengikuti management by
exception dan menyaring segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan area
minatnya.
Gaya menerima (receptive style), manajer jenis ini ingin melihat semuanya,
kemudian menentukan apakah informasi tersebut bernilai baginya atau orang lain
dalam organisasi.
♦ Menggunakan informasi
Manajer juga cenderung lebih menyukai salah satu dari dua gaya menggunakan
informasi (information-using styles), yaitu cara-cara menggunakan informasi untuk
memecahkan suatu masalah.
Gaya sistematik (systematic style), manajer memberi perhatian khusus untuk
mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan, misalnya pendekatan sistem.
Gaya intuitif (intuitive style), manajer tidak lebih menyukai suatu metode tertentu
tetapi menyesuaikan pendekatan dengan situasi.
Proses pemecahan masalah secara sistematis bermula dari John Dewey, seorang
profesor filosofi di Columbia University pada awal abad ini. Dalam bukunya tahun 1910,
ia mengidentifikasi tiga seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan masalah suatu
kontroversi secara memadai yaitu:
1. Mengenali kontroversi
2. Menimbang klaim alternatif
3. Membentuk penilaian
Kerangka kerja yang dianjurkan untuk penggunaan komputer dikenal sebagai
pendekatan sistem.
B.Pemahaman dasar memecahkan masalah dan mengambil keputusan
•Masalah adalah suatu kondisi yg memiliki potensi utk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar bisa.
•Jadi pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya.
•Pentingnya pemecahan masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan tetapi pada konsekuensinya.
•Keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan.
•Pengambilan keputusan adl tindakan memilih strategi atau aksi yg manajer yakini akan memberikan solusi terbaik atas masalah tsb.
•Salah satu kunci pemecahan masalah adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan.
•Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi tiap alternative.
C.PEMECAHAN MASALAH
Dengan kenyataan tersebut, kita mendefinisikan masalah sebagai suatu kondisi
yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan
keuntungan luar bisa. Jadi pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap
masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya.
Pentingnya pemecahan masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan
tetapi pada konsekuensinya. Keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan.
Pengambilan keputusan adalah tindakan memilih strategi atau aksi yang manajer
yakini akan memberikan solusi terbaik atas masalah tersebut. Salah satu kunci
pemecahan masalah adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan. Solusi bagi suatu
masalah harus mendayagunakan sistem untuk memenuhi tujuannya, seperti tercermin
pada standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan keadaan yang diharapkan, apa
yang harus dicapai oleh sistem.
D. TAHAP PEMECAHAN MASALAH
Dalam memecahkan masalah kita berpegangan pada tiga jenis usaha yang harus
dilakukan oleh manajer yaitu usaha persiapan, usaha definisi, dan usaha solusi /
pemecahan.
- Usaha persiapan, mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah dengan
menyediakan orientasi sistem.
- Usaha definisi, mencakup mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan dan
kemudian memahaminya.
- Usaha solusi, mencakup mengidentifikasikan berbagai solusi alternatif,
mengevaluasinya, memilih salah satu yang tampaknya terbaik, menerapkan solusi itu dan
membuat tindak lanjutnya untuk menyakinkan bahwa masalah itu terpecahkan.
Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS dapat digunakan sebagai sistem
dukungan (support systems) saat menerapkan pendekatan sistem.
E. FAKTOR MANUSIA YANG MEMPENGARUHI PEMECAHAN MASALAH
Tiap manajer memiliki gaya pemecahan masalah yang unik. Gaya mereka
mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dalam merasakan masalah, mengumpulkan
informasi, dan menggunakan informasi.
♦ Merasakan masalah
Manajer dapat dibagi dalam tiga kategori dasar dalam hal gaya merasakan
masalah (problem solving styles) mereka, yaitu bagaimana mereka menghadapi masalah.
Penghindar masalah (problem avoider), manajer ini mengambil sikap positif dan
menganggap bahwa semua baik-baik saja. Ia berusaha menghalangi kemungkinan
masalah dengan mengabaikan informasi atau menghindarinya sepanjang
perencanaan.
Pemecah masalah (problem solver), manajer ini tidak mencari masalah juga tidak
menghalanginya. Jika timbul suatu masalah, masalah tersebut dipecahkan.
Pencari masalah (problem seeker), manajer ini menikmati pemecahan masalah dan
mencarinya.
♦ Mengumpulkan informasi
Para manajer dapat menunjukkan salah satu dari dua gaya mengumpulkan
informasi (information-gathering styles) atau sikap terhadap total volume informasi yang
tersedia bagi mereka.
Gaya teratur (preceptive style), manajer jenis ini mengikuti management by
exception dan menyaring segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan area
minatnya.
Gaya menerima (receptive style), manajer jenis ini ingin melihat semuanya,
kemudian menentukan apakah informasi tersebut bernilai baginya atau orang lain
dalam organisasi.
♦ Menggunakan informasi
Manajer juga cenderung lebih menyukai salah satu dari dua gaya menggunakan
informasi (information-using styles), yaitu cara-cara menggunakan informasi untuk
memecahkan suatu masalah.
Gaya sistematik (systematic style), manajer memberi perhatian khusus untuk
mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan, misalnya pendekatan sistem.
Gaya intuitif (intuitive style), manajer tidak lebih menyukai suatu metode tertentu
tetapi menyesuaikan pendekatan dengan situasi.
Model Sistem Umum Perusahaan
Model adalah abtraksi dari sesuatu. Ia menampilkan tujuana dan aktivitas yang disebut entity (kesatuan).
JENIS-JENIS MODEL :
1. Model Fisik ; penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi.
2. Model Naratif ; menggambarkan entitas secara lisan atau tulisan.
3. Model Grafik ; menggambarkan entitas dengan sejumlah garis atau simbol.
4. Model matematika ; sebagian besar perhatian dalam pembuatan bisnis (business modeling) saat ini tertuju pada model matematika. Keunggulannya, ketelitian dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek.
PENGGUNAAN MODEL
Ada dua tujuan dalam penggunaan model, yaitu untuk memudahkan pemahaman dan untuk meramal (predict).
Memudahkan pemahaman. Sebuah model biasanya lebih sederhana dari pada entitynya. Akan lebih mudah memahami entity jika elemenya dan hubungannya ditampilkan dengan cara yang sederhana. Sebagai contoh, peta jalan hanya menunjukan kota, jalan raya dan danau yang besar. Jika lebih lengkap, seperti tanah pertanian dan kolam dimasukkan, maka peta tersebut akan kacau penggunannya.
Meramal. Minat baru terhadap pembuatan model ini dikarenakan kegunaan model dalam membantu pemahaman lebih sedikit disbanding dengan kemampuannya untuk meramal. Karena manajer berhubungan dengan dampak potensial dari keputusannya pada perusahaan, maka kemampuan melihat masa depan adalah hal yang sangat dipentingkan. Hanya model matematislah yang dapat memberikan daya ramal tersebut. Jika manajer dapat meramal dengan model jenis yang lain, hal ini disebabkan karena pemahaman yang baik yang ia punyai. Sebaliknya, model matematis melakukan peramalan untuk manajer. Sebagai contoh, model titik impas memberikan manajer proyeksi mengenai kapan pendapatan total akan seimbang dengan biaya total.
JENIS-JENIS MODEL :
1. Model Fisik ; penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi.
2. Model Naratif ; menggambarkan entitas secara lisan atau tulisan.
3. Model Grafik ; menggambarkan entitas dengan sejumlah garis atau simbol.
4. Model matematika ; sebagian besar perhatian dalam pembuatan bisnis (business modeling) saat ini tertuju pada model matematika. Keunggulannya, ketelitian dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek.
PENGGUNAAN MODEL
Ada dua tujuan dalam penggunaan model, yaitu untuk memudahkan pemahaman dan untuk meramal (predict).
Memudahkan pemahaman. Sebuah model biasanya lebih sederhana dari pada entitynya. Akan lebih mudah memahami entity jika elemenya dan hubungannya ditampilkan dengan cara yang sederhana. Sebagai contoh, peta jalan hanya menunjukan kota, jalan raya dan danau yang besar. Jika lebih lengkap, seperti tanah pertanian dan kolam dimasukkan, maka peta tersebut akan kacau penggunannya.
Meramal. Minat baru terhadap pembuatan model ini dikarenakan kegunaan model dalam membantu pemahaman lebih sedikit disbanding dengan kemampuannya untuk meramal. Karena manajer berhubungan dengan dampak potensial dari keputusannya pada perusahaan, maka kemampuan melihat masa depan adalah hal yang sangat dipentingkan. Hanya model matematislah yang dapat memberikan daya ramal tersebut. Jika manajer dapat meramal dengan model jenis yang lain, hal ini disebabkan karena pemahaman yang baik yang ia punyai. Sebaliknya, model matematis melakukan peramalan untuk manajer. Sebagai contoh, model titik impas memberikan manajer proyeksi mengenai kapan pendapatan total akan seimbang dengan biaya total.
Langganan:
Postingan (Atom)